Indonesia dan Diplomasi yang Lemah Setelah Sipadan dan Ligitan Lepas, Kini Giliran Ambalat yang Menjadi Sasaran Selanjutnya Oleh Handini Suwarno, The State University of Jakarta

Hanya untuk menunjukkan persepsi yang bergejolak di hati saya, maka saya menuliskan memoar ini. Bukan untuk menggunjing pihak manapun, namun jika salah satu atau dua pihak yang akan saya perbincangkan disini merasa tersinggung, hendaknya instropeksi terlebih dahulu.

Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia (Indonesia Versus Malaysia) telah mencapai titik kulminasinya belakangan ini. Hal ini bukan karena tidak adanya sebab-musabab. Tentu, dibalik itu semua, tersimpan rapi fakta di lapangan mengenai hal-hal yang menjadi penyebab renggangnya hubungan dua negara yang masih serumpun ini.

Memang aneh, kedua negara yang masih serumpun ini kerap kali terlibat perang dingin yang suatu saat dan secara tiba-tiba kadang menjadi leleh, namun tak jarang tiba-tiba beku kembali. Padahal, yang harusnya nampak adalah kebersamaan. Indonesia dan Malaysia ibarat kakak dan adik. Harusnya kedua negara ini saling menghormati dan mengayomi satu sama lain. Tapi apa yang kita lihat di luar sana? Adakah pihak yang merasa dirugikan sementara pihak lain merasa untung? Jujur, saya bingung mengenai persepsi untung dan rugi ini. Hal ini dikarenakan, satu sama lain, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, oleh karena itu, manusia dinamakan makhluk sosial. Begitupula dengan negara. Indonesia tidak bisa hidup dan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa ada hubungan baik secara bilateral, regional, maupun internasional dengan negara-negara yang ada di belahan dunia. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan impor dan ekspor yang terjadi antara satu negara dengan negara lain, maka yang ada adalah dua konsep mengenai untung dan rugi ini. Namun bukan perbincangan mengenai hal ini yang ingin saya bahas. Untung dan rugi yang saya akan bahas adalah mengenai persepsi dan tujuan, juga motif-motif terselubung yang ada dan menggerogoti sistem yang kian lapuk dimakan renta zaman.

Bukan rahasia lagi bahwa Diplomasi Republik Indonesia sangat lemah. Dan saya sangat sedih akan fakta tersebut. Tentu saja karena saya adalah Warga Negara Indonesia. Kasus demi kasus mengenai kepemilikan pulau, garis laut, yang letaknya di ujung memang menjadi komoditas permasalahan utama negara perbatasan. Dan hal ini juga dialami Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara maritim dengan ribuan kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke yang tentu saja dikelilingi samudera.

Masalahnya, bukan sekali dua kali Indonesia, negara saya yang kaya tapi menderita ini—karena berbagai masalah yang terjadi di dalam tubuhnya mengalami penginjak-injakan atas wilayah yang harusnya menjadi milik Indonesia secara de yure maupun de facto.

Malaysia terlampau sombong dan sewenang-wenang mengingat perjanjian mengenai Ambalat telah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan Malaysia sebelum tahun 1970 dengan kesimpulan :

Ambalat Resmi Milik Republik Indonesia

Mengapa sekarang seakan-akan negeri Jiran tersebut menelan ludahnya kembali setelah apa yang mereka sepakati bersama pada 1967-1969? Apa mereka belum puas dengan Sipadan dan Ligitan? Saya dan semua warga negara Indonesia mengetahui bahwa Ambalat menyimpan harta karun, harta yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup orang banyak dari pemberitaan di televisi dan media cetak. Pada tahun 2005, perusahaan minyak Malaysia menemukan minyak di perut Ambalat. Dan mereka mengontrak perusahaan minyak bernama shell untuk mengeruk minyak yang terkandung dalam perut Ambalat, dan diwaktu yang sama, Republik saya mengontrak perusahaan minyak ternama milik Italia yang lantas siapakah yang harus disalahkan dalam masalah ini? Cukup! Saya sebagai anak bangsa dari Republik Indonesia merasakan hati saya pedih dan sakit yang menjalar ke seluruh arteri di tubuh saya. Saya melihat ketidakadilan, tapi saya juga sedih—karena para diplomat ulung negeri saya tidak keras dalam menindak pihak-pihak yang menerobos barikade batas wilayah kami. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka telah memaksimalkan usaha-usaha diplomasi mereka dalam mengemban dan menjaga batas kedaulatan negara. Tapi apa? Adakah hasil yang membuat barisan penduduk terbesar keempat didunia yang berjumlah 220juta ini tersenyum karena usaha diplomat mereka? Ah non-sense belaka!

Kenyatannya semua penduduk Indonesia hanya diempani rasa kecewa, kecewa, dan kecewa. Anda boleh tanya kepada setiap warga negara di republik ini mengenai kepuasan mereka terhadap kinerja diplomat ulung di negeri ini. Puaskah 220 juta penduduk yang menaungi suatu kepulauan terbesar terhadap apa-apa hal yang telah dilakukan oleh para diplomat yang duduk di kursi-kursi kebanggaan mereka? Atau tanyakan pada diri anda sendiri sebagai manusia Indonesia yang saban hari harus menerima tingkah laku pejabat yang nyeleneh dan kurang berwibawa, juga tidak memiliki etos kerja yang tinggi dalam mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan untuk bangsa dan negara ini. Ingat, mereka itu digaji oleh negara, dengan uang kita-kita, para rakyat tentunya. Tentu mereka harus dapat mempertanggungjawabkannya, bukan sekedar tentu, tapi mesti, kudu.

Bahwasanya Sipadan dan Ligitan juga lepas karena diplomasi yang lemah dari pihak Indonesia. Lantas mengapa jarang sekali elit politik membahas mengenai kedaulatan negara? Apa hal tersebut tak penting bagi mereka? Ekonomi, ekonomi, dan ekonomi terus-menerus dan tanpa bosan selalu menjadi topik utama dan buah bibir yang merah dan menyala sehari-harinya di Republik ini, namun angka penduduk miskin, yang hanya makan sehari sekali, bahkan sampai mengidap busung lapar tetap ada, dan ini adalah kenyataan. Keluasan Indonesia sebagai negara kepulauan memang menjadikan satu permasalahan klasik yang sudah mendarah daging, yaitu mengenai pemerataan pembangunan, dan tentunya pemerataan kesejahteraan rakyatnya.

Jika anda melihat, saat ini banyak orang-orang kampung berbondong-bondong ke Jakarta. Anggapan mereka Jakarta itu kota, sepertiga dari uang yang beredar di republik ini beredar di Jakarta. Jakarta adalah pusat dari kemakmuran dan kegelimangan harta. Jakarta adalah surga bagi para penduduk kampung. Tapi apa yang mereka dapatkan setelah kaki-kaki mereka yang kering memasuki sebuah jejaring bernama Jakarta? Mereka hanya akan jadi pemain figuran yang dilindas struktur yang masih menjadi hegemoni di republik ini. Mereka hanya orang-orang yang akan terlindas oleh zaman dan keadaan sekeliling. Jakarta dari dahulu hingga sekarang adalah kota yang penuh gejolak, tidak pernah tenang.

Sekarang ini, selain arus urbanisasi ke Jakarta, arus urbanisasi kini berpindah haluan ke Malaysia. Mereka, orang-orang desa pada umumnya mengalami suatu pandangan yang struktural. Bahwa lapangan pekerjaan di negeri seberang lebih memiliki potensi untuk menghasilkan uang yang lebih banyak daripada bekerja di negeri sendiri. Akibatnya, banyak para generasi muda di desa-desa yang meninggalkan desa, dan tentu saja hal ini berpengaruh terhadap hasil produksi desa.

Penduduk desa produktif yang seharusnya bekerja menggarap sawah, kebun atau ladang di desa—demi konsumsi dan kestabilan penyaluran konsumsi baik di desa maupun di kota. Kini, jika anda pulang ke desa anda, sebagian besar—generasi muda akan hilang karena mengejar materi di negeri sebrang. Dan desa hanya dihuni oleh masyarakat usia tua dan anak-anak kecil.

Kembali ke masalah Ambalat yang sudah mengalami perundingan 13 kali dan tetap saja mengambang. Belum ajeg. Saya merasa selain Ambalat, Manohara—nama model Indonesia yang telah menikah dengan putra Kerajaan Kelantan, Malaysia mendapatkan sorotan yang sangat tajam di pihak Indonesia. Ia diberitakan mendapatkan penganiayaan—dan oleh sebab itu, walaupun belum pasti bagaimana mengenai kepastian hukumnnya, entah kebenaran ada di pihak Manohara atau di pihak putra Kerajaan Kelantan, setidaknya—hal ini juga berpengaruh terhadap citra orang-orang Malaysia di depan publik Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan negatif kini telah menyatu dengan konsepsi bangsa. Terhadap orang-orang Indonesia yang kini memandang orang-orang Malaysia, ataupun sebaliknya. Hal ini sangat tidak adil sebenarnya, tapi apa mau dikata, hukum sosial telah berlaku.

Di dalam suatu sistem sosial semisal RT, atau RW atau mungkin kecamatan sekalipun terdapat anggota masyarakat yang baik budi pekerti, namun kekecualian tetap ada, yakni adanya anggota masyarakat yang kurang baik, nyeleneh, ataupun bobrok moralitasnya. Hal tersebut juga ada di dalam tataran masyarakat bangsa yang terdiri atas berbagai macam suku dan etnis. Seperti di Malaysia—sekarang persepsi orang-orang Indonesia atas orang-orang Malaysia adalah begitu buruk karena permasalahan yang timbul diantara dua Negara ini. Padahal tidak semua orang Malaysia memiliki perilaku yang buruk, misalnya.

Kasus yang paling krusial akhir-akhir ini adalah Ambalat, kemudian disusul dengan berita model Indonesia yang disiksa, lalu Tenaga Kerja Wanita asal Indonesia yang kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikannya—yang adalah orang Malaysia. Berita perlakuan buruk warga Malaysia yang secara beruntun tentu saja mendapatkan tempat yang ‘layak’ untuk diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan seorang pembawa acara dalam sebuah berita mengatakan : “Kenapa ya, setiap berita yang kita terima dari Malaysia, sungguh-sungguh tidak mengenakkan.” Persepsi ini bukan hanya tumbuh langsung dalam hitungan menit ataupun hitungan minggu. Persepsi ini terus-menerus membentuk suatu konsep yang matang, yang ajeg—karena kejadian tersebut berlangsung terus-menerus.

Bukan kali ini saja, dan bukan pertama kali, kasus penganiayaan TKW asal Indonesia kembali terjadi. Para TKW asal Indonesia ini mengalami perlakuan buruk dari majikannya. Sebut saja dua nama yang sangat familiar karena penderitaan yang mereka alami sebelum Siti Hajjar, yaitu Nirmala Bonar dan Ceriyati.

Ceriyati yang tidak tahan karena majikannya—Ivone yang berdarah dingin, akhirnya terpaksa mengambil langkah nekat sekaligus terbilang hebat. Kabur dari lantai 14 apartemen majikannya. Nirmala Bonar pun demikian, ia mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi dari majikannya. Bahkan, sampai saat ini pun, Nirmala Bonar masih merasakan rasa-rasa tidak enak pada bagian tubuhnya yang dahulu disiksa oleh majikannya.

Dibalik itu semua kita—Warga Negara Indonesia masih kurang menyadari adanya konspirasi-konspirasi yang membentang. Persepsi dan tujuan, seperti yang saya ungkapkan pada bagian atas artikel ini adalah berkaitan satu sama lain. Persepsi timbul atas berbagai macam persoalan yang terjadi secara terus-menerus dan membuat seseorang menyimpulkan sesuatu dari persoalan yang terjadi terus-menerus itu. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan Ambalat, saya melihat ada tujuan tertentu yang diterapkan oleh Malaysia. Ingat Bung, Ambalat itu kaya akan minyak! Sumber daya yang melimpah ruah.

Kalaupun kita berpikir radikal seperti :

1. Pulau kita banyak.

2. Jumlah pulau di Indonesia lebih dari 17 ribu pulau *it’s amazing*

3. Tidak apa-apa, baru 3 pulau yang diaku Malaysia, pulau kita masih bertengger belasan ribu. Apa ruginya bila membaginya?

Tapi benarkah jalan pemikiran radikal yang tiba-tiba muncul di otak saya? Saya rasa itu hanya pemikiran yang aneh, yang tidak logis dan tidak patut dipikirkan oleh anak bangsa seperti saya, juga anak bangsa yang lainnya. Kita harus tetap menjunjung tinggi dan membiarkan hukum berlaku sebagaimana mestinya, kita harus tetap mempertahankan pulau yang merupakan milik sah republik kita.

Sakit rasanya hati saya melihat kenyataan dan kejadian yang terpampang di depan mata saya, walau saya tak memantaunya langsung. Sebagai Negara besar, Indonesia layak dan wajib memberikan pelayanan dan perlindungan bagi para warga negaranya, khususnya bagi para warga negaranya yang tengah berada di negeri orang.

Kasus Nirmala Bonar yang malah balik menyerang Nirmala Bonar, lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan juga adalah suatu bentuk dari kegagalan diplomasi Indonesia dan kegagalan Indonesia dalam menjamin hak-hak warga negaranya di negeri orang. Lobi Malaysia memang kuat karena mereka masih berstatus Negara persemakmuran Inggris—karena kemerdekaan yang diberikan Inggris, yang mengharuskan negeri Jiran tersebut mengirimkan upeti ke Inggris setiap tahunnya. Tapi jangan lupa bahwa Negara kita lebih kuat Bung! Negara kita tercinta merdeka bukan karena pihak lain yang memberikannya, saya rasa—untuk kedepannya para diplomat RI harus berkaca pada sejarah bahwa Indonesia pada era Soekarno-Hatta memiliki diplomat-diplomat ulung yang cerdas luar biasa hingga bisa memerdekakan negeri yang sudah 350 tahun dijajah kolonialisme Belanda.

Dan oleh karena itu, nantinya dan kedepannya saya amat sangat berharap Ambalat tetap berada di bawah naungan kekuasaan RI, tidak lagi lepas seperti dua pulau sebelumnya.

*sekian*